Implementasi Kebijakan Satu Data dalam mewujudkan Open Government Data di Provinsi Sumatera Selatan

Abstract

Penelitian ini lahir karena adanya gerakan Open Government Data yang muncul dari level internasional dan di respon oleh Indonesia dan Provinsi Sumatera Selatan. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana kebijakan satu data diimplementasikan di Provinsi Sumatera Selatan untuk mewujudkan Open Government Data. Kerangka teori yang digunakan yaitu  komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang dicetuskan oleh George C. Edward III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan infroman terkait yaitu walidata, pembina data, dan produsen data. Setelah itu data dianalisis melalui lima tahapan yaitu pengumpulan, penguraian, penggabungan, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan temuan penelitian, kebijakan satu data yang diimplementasikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum berjalan maksimal karena berbagai permasalahan, antara lain hambatan transmisi komunikasi, kurangnya sumber daya manusia dengan kemampuan teknis yang relevan, teknologi fasilitas pendukung yang belum ditingkatkan, kurangnya standar prosedur operasi dalam memperlancar pekerjaan, dan koordinasi yang tidak efektif. Kebijakan ini didukung oleh komunikasi yang jelas dan konsisten, peningkatan ketersediaan informasi, kewenangan, disposisi kognitif, arahan respon, dan adanya insentif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan peningkatan pada transmisi komunikasi, kemampuan teknis, fasilitas, pembuatan standar prosedur, dan meminimalisir kesalahan dalam koordinasi